Menjelang Peringatan Hari Buruh, FKSPN Temui DPRD Provinsi Jawa Tengah

Semarang (28/4/2022), Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah menemui DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam audiensi menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia atau biasa disebut May Day setiap tanggal 1 Mei.

Pada audiensi yang diikuti oleh puluhan pengurus DPW dan DPD FKSPN se Jateng ditemui oleh Komisi E DPRD Provinsi Jateng, beserta Kepala Disnakertrans Jateng dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jateng.

Sekretaris DPW FKSPN Jateng, Heru Budi Utoyo mengatakan, “Audiensi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian organisasi FKSPN yang konsen terhadap permasalahan kerakyatan yang bersinggungan dengan ketenagakerjaan dan konsisten untuk menyuarakan kritik serta tuntutan pada peringatan May Day setiap tahunnya kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang bertanggungjawab agar mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh,” ungkap Heru.

Beberapa poin penting disampaikan oleh FKSPN Jateng, diantaranya menyinggung lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yang muncul ditengah kondisi pandemi Covid-19 dan terus dipaksakan sehingga menghantam kehidupan dan kesejahteraan pekerja/buruh pada saat ini.

Keberadaan UU Cipta Kerja ini, telah diprotes oleh masyarakat pekerja/buruh dan kelompok masyarakat lainnya, hingga dilakukan Judicial review melalui Uji Formil di Mahkamah Konstitusi. Salah satu amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.”

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan UU yang mengatur banyak hal yang berasal dari hasil penggabungan, peleburan dan penghapusan sejumlah UU yang dijadikan dalam satu Undang-Undang atau dalam bentuk Omnibus Law. Pembentukan UU yang demikian belum pernah ada di Indonesia dan sedang dipaksakan pada proyek UU Cipta Kerja.

Heru berpendapat,  Pemerintah dan DPR seharusnya peka terhadap persoalan masyarakat yang tidak menghendaki adanya UU Cipta Kerja tersebut dan bahkan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, seharusnya Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan upaya perbaikan dan dapat membatalkan UU Cipta Kerja agar tidak menimbulkan kegaduhan lagi dikemudian hari,” tegas Heru.

Saat ini Pemerintah bersama-sama DPR bersikukuh  melakukan perbaikan pembentukan UU dengan melakukan Revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang salah satu draft revisinya telah mengakomodir peraturan perundang-undangan dalam bentuk Omnibus Law.

FKSPN Jawa Tengah juga menolak adanya RUU PPP, karena RUU PPP disinyalir sebagai pintu masuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bentuk Omnibus Law menjadi sah untuk diundangkan. Belum lagi terkait dengan penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negara ini, telah merasuk ke seluruh lapisan kehidupan rakyat.

Sementara Wakil Ketua DPW FKSPN Jateng, Slamet Kaswanto menegaskan, carut marut problem ketenagakerjaan pada pemerintahan era Presiden Jokowi, bukannya semakin teratasi, tetapi negara justru cenderung meliberalkan produk-produk hukum ketenagakerjaan yang semakin menindas kaum buruh/pekerja di Indonesia,” tegas Slamet.

Ironisnya, di tengah kondisi pandemi yang belum selesai dan kondisi perekonomian belum baik ini, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan menaikan harga BBM, dan tidak mampu mengontrol harga-harga kebutuhan pokok yang semakin naik, sehingga tidak berimbang dengan upah yang diterima oleh pekerja/buruh di Jawa Tengah yang masih rendah.

Betapa sulitnya masyarakat pekerja/buruh mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau termasuk minyak goreng yang harganya semakin melambung.

Untuk itu,  FKSPN Jawa Tengah menuntut Pemerintah RI menurunkan harga BBM dan harga-harga kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia.

Terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 Periode, meskipun itu masih sebatas wacana, namun tidak dinafikan, bahwa sebuah wacana akan bisa menjadi kenyataan. Tentunya, hal ini akan mencederai demokrasi dan cita-cita reformasi Negara Indonesia. Mestinya penegakkan hukum dan aturan di negara demokrasi ini lebih penting dilaksanakan, daripada melontarkan wacana untuk mengebiri rakyatnya hanya untuk kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu saja.

“Wakil rakyat yang duduk nyaman di DPR / MPR pun sekarang mengekor apa yang diinginkan oleh pemerintah saat ini, sehingga sangat wajar jika kami khawatir tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi kenyataan, dan untuk itu pula kami FKSPN Jawa Tengah menolaknya,” pungkasnya.

Temukan berita menarik lainnya dengan mengunjungi www.kspncenter.com!