Permenaker Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 telah terbit, begini sikap FKSPN

Semarang (22/11/22), Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) yang berafiliasi pada Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) telah menyikapi atas terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 16 November 2022.

Sekretaris Jenderal DPN FKSPN, Heru Budi Utoyo mengatakan, “Dalam diskusi dan kajian yang dilakukan oleh FKSPN, maka FKSPN berpendapat bahwa aturan tersebut merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah dan menjadi solusi atas carut marutnya sistem pengupahan saat ini,” kata Heru.

“Meskipun Permenaker Nomor 18 tahun 2022 ini belum sesuai yang diharapkan oleh FKSPN sebagaimana konsep upah layak yang ditawarkan oleh FKSPN kepada Pemerintah, bahkan di dalam Permenaker tersebut telah membatasi kenaikan upah maksimal 10%, namun setidaknya Pemerintah berani membuat terobosan dan tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang sejak awal ditolak oleh Serikat pekerja/Serikat buruh.” lanjut Heru.

FKSPN salah satu organisasi Serikat Pekerja yang menolak PP 36 tahun 2021 yang dijadikan sebagai dasar untuk penetapan Upah Minimum, FKSPN juga meminta kepada pemerintah agar mencari terobosan baru dalam penetapan Upah Minimum tahun 2023 selain menggunakan PP 36 tahun 2021 tersebut.

PP Nomor 36 tahun 2021 dianggap sudah tidak relevan lagi jika digunakan untuk menetapkan Upah Minimum tahun 2023. Maka sudah tepat jika pemerintah tidak lagi menggunakan formulasi PP 36 menjadi dasar penetapan besaran upah minimum tahun 2023.

FKSPN bukan pihak yang mendukung Permenaker Nomor 18 tahun 2022, namun demikian FKSPN dapat menerima formulasi Permenaker Nomor 18 tahun 2022 ini dijadikan dasar untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum tahun 2023, karena dianggap lebih baik daripada PP 36 tahun 2021.

FKSPN berharap pemerintah merevisi sistem pengupahan di Indonesia untuk tahun mendatang

FKSPN juga berharap, untuk tahun depan sistem pengupahan di Indonesia harus ada perbaikan, dengan mempertimbangkan survey kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian pekerja/buruh benar-benar mendapatkan upah yang layak dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam situasi saat ini, FKSPN menginstruksikan kepada pengurus dan anggota FKSPN se Indonesia agar tetap memperjuangkan upah layak sebagaimana konsep FKSPN.

Selanjutnya FKSPN juga menginstruksikan kepada anggotanya yang masuk dalam kelembagaan Dewan Pengupahan se Indonesia, agar berjuang dan merekomendasikan upah minimum tahun 2023 minimal menggunakan formulasi yang terdapat pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

“Selain Upah minimum yang kami perjuangkan, FKSPN juga memperjuangkan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih yang ditetapkan melalui surat keputusan gubernur dalam penetapan upah minimum tahun 2023, termasuk pelaksanaan struktur dan skala upah,” pungkas Heru.

Pertimbangan Dalam Mengambil Sikap :
  1. Bahwa pemerintah telah memenuhi salah satu tuntutan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk tidak menggunakan formulasi dalam PP 36 tahun 2021 dalam menentukan upah minimum tahun 2023.
  2. Permenaker Nomor 18 tahun 2022, merupakan sebuah terobosan baru dan menjadi salah satu solusi atas carut marutnya sistem pengupahan saat ini.
  3. Bahwa APINDO saat ini telah menyatakan sikap menolak Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang dijadikan dasar penetapan Upah Minimum tahun 2023, dan bersikeras menggunakan PP 36 tahun 2021 sebagai dasar penetapan Upah Minimum tahun 2023, termasuk akan melakukan upaya hukum terhadap penetapan Upah Minimum tahun 2023 menggunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tsb.
  4. Untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam penetapan besaran upah minimum tahun 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 tahun 2022, maka Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dapat menerima Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tsb untuk saat ini, dan mengawal agar tidak kembali menggunakan PP 36 tahun 2021 lagi.
  5. FKSPN juga mempersiapkan diri untuk menghadapi upaya hukum yang dilakukan oleh APINDO, karena FKSPN sebagai salah satu pihak yang ikut dalam kepentingan upah bagi pekerja/buruh.